Liputan6.com, Jakarta Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan, Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) dari 2003 sampai 2013 sebesar 62 sampai 68. Angka tersebut menunjukan demokrasi di Indonesia cenderung buruk.
Berdasarkan Indikasi yang telah dibuat oleh BPS, angka 0-60 indikasi buruk, 60-80 indikasi sedang dan 80-100 berindikasi baik.
"Kita lihat perkembangan IDI (Indeks Demokrasi Indonesia) 2009-2013, 62-68. Menunjukkan demokrasi Indonesia pada tahapan sedang kami. Jadi demokrasi negara ini tahap sedang, kecenderungan buruk," kata Kepala BPS Suryamin, dalam pengumuman Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Kantor Pusat BPS, Jakarta, Jumat (4/7/2014).
Suryamin mengungkapkan, untuk menghasilkan IDI terdiri dari berbagai komponen seperti tanggung jawab pemerintah, tanggung jawab masyarakat yaitu Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).
"IDI tidak membingkai pemda bukan satu-satunya aspek yang menghambat demokrasi, lembaga eksekutif, masyarakat luas. Keunggulan IDI datanya berbasis kasus kasus rill masyarakat, bagus sekali pengelola politik sangat bagus," paparnya.
Suryamin menambahkan, IDI disusun dari 3 aspek pokok sangat penting ciri negara demokrasi. Yaitu, aspek kebebasan sipil, hak politik, dan institusi demokrastis,
"3 aspek digunakan sebagai parameter di berbagai negara walau tidak seluruh negara menggunakan ini, 3 aspek ini sangat penting menentukan aspek demokrasi di negara ini," ungkapnya.
Nilai per aspek adalah kebebasan sipil pada 2013 tercatat 79,00 naik dari 2012 yang hanya 77,94. Aspek hak politik pada 2013 turun menjadi 46,26 jika dibandingkan 2012 yang mencapai 46,33. Kemudian aspek lembaga demokrasi terjadi peningkatan dari 69,28 di 2012 menjadi 72,11 di 2013.
"Jika dibandingkan dengan 2009, aspek kebebasan sipil turun dari 86,97 jadi 79,00. Aspek hak politik 2009 itu 54,60 turun di 2013 menjadi 46,25. Kemudian aspek lembaga demokrasi di 2009 62,72 dan sekarang naik jadi 72,11," tandas Suryamin. (Yus) .. ( Sumber Liputan 6 )
0 komentar:
Posting Komentar